nomor 21. Detail Peraturan; Judul: PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: Nomor: 21: Tahun: 2007: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 19/04/2007:. nomor 21

bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya. 10. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Kabupaten Musi Rawas. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. bahwa dengan terjadinya peningkatan kejadian HIV dan AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi dan epidemi meluas, perlu. bahwa belum seluruh sekolah menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa, guru, dan/atau tenagaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Permendes 21 Tahun 2020 | Berikut ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lampiran-Nya, beserta file download nya dalam bentuk format PDF: Mengingat : 1. Pst. 19 November 2014. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dan . 04/2017, LN. 2015/NO. Badan. Pst. a. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pusat Penyedia Bahan Baku aan / atau Bahan Penolong Impor Untuk Industri Kecil Dan Industri Menengah, yang dimaksud Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3 2014,. Nomor Tambahan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/ M-DAG/ PER/ 10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK. 21,. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628); 6. 1 Implementasi Peraturan Rektor UNS Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 04/2020. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa. NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang : a. NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Reupload Via : DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 131 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH I. go. Ringkasan Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum jdih. bahwa devisa hasil ekspor dapat menjadi sumber dana. Putusan PN JAKARTA PUSAT. Tipe Dokumen. Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan. NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 13, BN. NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Daftar Jabatan Fungsional pada Pegawai Negeri Sipil ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dengan 25 rumpun jabatan. Judul. bahwa kemerdekaan berserikat,. Tipe Dokumen. Website JDIH dilingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan. NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Perundang-undangan. pdf. go. 4. U. Apakah implikasi dari putusan tersebut bagi upaya pra peradilan merupakan suatu permasalahan yang menarik dikaji . Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial. 277. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19. 2021/No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 01/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 508/KMK. Demi menjaga dan memastikan penyelenggaraan JDIH Kemendesa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sekaligus menyerap masukan-masukan bagi pengembangan ke depan,. Tercantum link downloadnya. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan Perundang-undangan. penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan;. bahwa bank indonesia telah menerbitkan perubahanPeraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 versi Bahasa Inggris ' 16-02-2023 Selengkapnya. Ukuran. SAL POJK 21. 2022. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan ketentuan teknis dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya, khususnya pengaturan terkait pelaporan kegiatan LLD. Nomor dalam bahasa Arab dari 1 hingga 20. Pasal 17, Pasal 18 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32); dan b. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa. 22/22/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai. 21 - Hari Minggu, Hari Yang Mulia . (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi persyaratan. UU Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 27 Mei 2019 Dilihat : 4777 . ⚠️ Panggilan dari nomor telepon ini telah diklasifikasikan sebagai Kemungkinan penipuan. Satgas Covid-19 terbitkan Surat Edaran (SE) nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan pada Pengaturan Mobilitas. Peraturan BPOM Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika diundangkan Menkumham Yasonna H. Sadikin pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta. 21 Tahun 2008. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (DHE dan DPI) dilatarbelakangi dengan pertimbangan untuk mendukung implementasi kebijakan. 04/2021 TENTANG MITRA PEMASARAN PERANTARA PEDAGANG EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER. Aleepenaku. id: 5 hlm. PP. Nomor: 21 TAHUN 1975 (21/1975) Tanggal: 23 JUNI 1975 (JAKARTA) Kembali ke Daftar Isi Tentang: SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Presiden Republik Indonesia, Menimbang: bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akanPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan. UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. Peraturan. go. Berdasarkan UU No. go. Judul. Judul Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol. Download SE Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2021 atau Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja KonstruksiABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional. PERKA BKN NOMOR 21 TAHUN 2011. dengan rahmat tuhan yang maha esa . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 26/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. NOMOR : 21 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 JULl2011 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SlPlL I. Judul. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Preview. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan. Nomor. Indonesia Tahun 2012 Nomor 915); 13. Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. 6 TAHUN 2022 TENTANG . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021. Belum Tersedia. 2018/NO. 55. 718 kali: Status: Dicabut oleh : Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan; File: Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 21 Tahun 2020_1536_1. NOMOR . 914, jdih. Badan / Pengarang. 03/2019, LN. go. 2021/No. T. Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Badan / Pengarang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Judul. diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 3. STATUS PERATURAN. Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. E. id - 4 - Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763),. 44, LL SETNEG : 50 Hlm. 03/2014. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMENu0002KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816), 61 halaman dengan lampiran. Permenkes No. Hari Kerja Instansi Pemerintah. U. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rapat Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH Kemendesa) Dan Legal Development Content Creator (LDCC) 2023. 16 Juli 2008. 2022. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Dasar hukum Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. 504. E. U. Nomor. 04/2015, LN. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan t. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978); UU No 21 th 2000 ttg Serikat Pekerja_Serikat Buruh Compiled by: 21 Yayasan Titian 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Tipe Dokumen. Download: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 PDF. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh menegaskan bahwa pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan. PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang MATERI POKOK. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 21, BN. Indonesia, Kementerian Keuangan. Penjelasan Atas UU 21 tahun 2011 tentang OJK ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024. STATUS PERATURAN. NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. peraturan gubernur kalimantan timur nomor 21 tahun 2022 tentang penetapan standar harga satuan, standar sarana dan prasarana kerja pemerintah provinsi kalimantan timur tahun 2023: 13 jul 2022:NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka usaha membina Pegawai Negeri Sipil yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dipandang perlu(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171); 3. Unduh versi PDF. PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 101 Tahun 2014; dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dalam PP Nomor 46 Tahun 2017. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. com. Download: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 PDF. 21. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Bebas Visa. 2. 21/POJK.